Kemenag Rilis Daftar Lembaga Pengelola Zakat, 108 LAZ Tidak Berizin

- Sabtu, 21 Januari 2023 | 06:55 WIB
Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin saat menyampaikan daftar lembaga pengelola zakat di Indonesia. (kemenag.go.id)
Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin saat menyampaikan daftar lembaga pengelola zakat di Indonesia. (kemenag.go.id)

TINEMU.COM - Kementerian Agama (Kemenag) merilis daftar lembaga pengelola zakat yang didata hingga Januari 2023. Selain ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat pusat, sudah terbentuk juga 34 Baznas tingkat provinsi dan 464 Baznas kabupaten/kota.

“Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat, 20 Januari 2023.

“Ada juga 108 Lembaga Amil Zakat yang telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat namun tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” sambungnya.

Baca Juga: Erajaya Active Lifestyle Hadirkan Trio Headset Gaming Razer Kaira Series Di Urban Republic

Kamaruddin menegaskan tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Sementara pada ayat (2) mengatur bahwab izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari Baznas;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secaara berkala.

Kamaruddin menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang tidak berizin wajib segera melakukan proses perizinan sesuai prosedur pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga amil zakat.

Baca Juga: Awali Tahun 2023, Pertamina Hulu Rokan Temukan Cadangan Minyak Ribuan Barel

“Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai undang-undang Zakat No.23 Tahun 2011, wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang,” sambungnya.

Halaman:

Editor: Setiyo Bardono

Sumber: kemenag.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resmi! Kang Emil Berlabuh di Partai Golkar

Rabu, 18 Januari 2023 | 11:44 WIB
X