TINEMU.COM- Keterlambatan Kementerian Keuangan merilis ‘APBN Kita’ pada awal tahun menimbulkan polemik. Laporan APBN Kita menggambarkan kinerja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus pembiayaan yang disampaikan ke publik secara rutin setiap bulan. Setelah sebulan menunda, pemerintah merilis APBN Kita edisi Februari 2025. Ada berbagai catatan terkait data yang tersaji dalam laporan tersebut. Salah satunya mengenai kinerja penerimaan pajak.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS mengatakan, “Penerimaan pajak turun hingga 41,8% (yoy) di tengah implementasi Coretax (sistem digitalisasi perpajakan terbaru). Pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak di bulan Januari 2025 sebesar Rp 64 triliun. Ada dua faktor kenapa turun begitu drastis. Pertama, terdapat pengembalian dana restitusi atau kelebihan bayar PPN tahun 2024. Alasan kedua adalah kendala sistem Coretax yang membuat wajib pajak kesulitan melaporkan transaksinya. Akibatnya transaksi menjadi terhambat. Rasio pajak terhadap PDB tahun 2025 bisa lebih rendah dibandingkan tahun 2024, implikasinya defisit APBN rentan di atas 3%?" kata Huda.
Selain itu, belanja pemerintah pusat melambat sebesar 10,76%, sementara secara spesifik belanja K/L turun tajam -45,5 persen per tahun. Media Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, menyampaikan, “Belanja pemerintah merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Melambatnya belanja pemerintah hampir separuh dari tahun sebelumnya bisa mengurangi perputaran uang di masyarakat, memperlambat konsumsi, dan memangkas pertumbuhan ekonomi. Anjloknya belanja pemerintah juga berpotensi menghentikan proyek infrastruktur di daerah yang juga menyebabkan gelombang PHK dan pengangguran di sektor konstruksi dan industri pendukungnya."
Baca Juga: D'Masiv Bertolak dari Jakarta Menuju California, Amerika Serikat
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menambahkan, krisis penerimaan pajak menimbulkan risiko penambahan utang yang tak terkendali. “Bayangkan bila Januari saja utangnya naik 43,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, maka akhir 2025 diperkirakan utang pemerintah tembus Rp 10.000 triliun."**
Artikel Terkait
Presiden Prabowo: Negara Merdeka dan Sejahtera Harus Punya Kekuatan Melindungi Diri dan Kekayaan Alamnya
Prabowo Tegaskan Danantara Bisa Diaudit
Sebelum Ditemukan Mentan, Ternyata Mendag Sudah Pernah Tutup 1 Pabrik Minyakita
Sejarah Panjang Diciptakan Minyakita yang Kini Telah Melenceng dari Tujuannya