TINEMU.COM - Presiden Prabowo Subianto menyerukan langkah konkret dalam menghadapi persoalan distribusi pangan nasional, khususnya praktik-praktik yang merugikan petani dan masyararakt. Ia menegaskan pentingnya keberanian negara dalam menata ulang sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.
Presiden Prabowo menegaskan hal tersebut saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan pola ekonomi yang terlalu mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial.
Baca Juga: Bakal Ada 'Bertukar Lagu' di Pestapora 2025! Apa Itu?
Menurutnya, model ekonomi seperti ini tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam konstitusi.
“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama. Serakahnomics. Ini adalah serakahnomics,” kata Presiden Prabowo.
Praktik Curang Penggilingan Padi
Presiden Prabowo juga mengungkapkan praktik curang di sektor penggilingan padi. Sejumlah pelaku usaha besar diduga membeli gabah di bawah harga pasar dan menjual kembali beras biasa dengan label premium di atas harga eceran tertinggi.
Baca Juga: Film Animasi 'Ejen Ali The Movie 2' Mampu Raih 340 Ribu Penonton Indonesia!
“Penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan,” tuturnya.
Menurut laporan yang diterimanya, potensi kerugian akibat praktik semacam itu bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, kata Presiden, seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.
“Kalau kita tertibkan ini, kita punya RP100 triliun tiap tahun. Kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah tahun ini, anggarannya 19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun. Berarti kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah. Dalam tiga setengah tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.
Baca Juga: Film 'Sore: Istri dari Masa Depan' Raih 1,3 Juta Lebih Penonton! Kok Bisa?
Presiden Prabowo menyatakan bahwa praktik curang dalam distribusi pangan kini dapat dilacak dengan cepat berkat laboratorium mutu di daerah dan teknologi hingga kecerdasan buatan.