Kebijakan pemotongan trotoar di Jakarta tidak hanya bersifat teknis, melainkan menyentuh substansi nilai: apakah kota ingin mengutamakan mesin, atau manusia.
RSA juga menyayangkan pola pengambilan keputusan yang reaktif terhadap tekanan media sosial atau kepentingan sesaat.
Mereka menyerukan agar pemerintah lebih sering menerapkan pendekatan berbasis data, riset, dan empati terhadap warganya dibanding memberi prioritas terhadap kendaraan bermotor.
Selain itu, RSA mendorong para pemimpin kota untuk lebih sering merasakan pengalaman warga biasa—berjalan kaki di trotoar sempit, menyeberang di persimpangan padat, atau menunggu transportasi umum tanpa pengawalan.
Hanya dengan demikian, keputusan kebijakan bisa lahir dari empati nyata.
RSA menutup pandangannya dengan tuntutan agar kebijakan pemotongan trotoar segera dievaluasi. Jakarta, menurut RSA, tak akan benar-benar dianggap global jika trotoarnya terus dikorbankan.
Trotoar harus dipandang sebagai instrumen keadilan sosial dan tanda kemanusiaan kota, dan bukan sekadar korban pragmatis dalam manuver lalu lintas.**