Road Safety Association Menolak Pemotongan Trotoar di TB Simatupang

Tinemu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menuai kritik atas keputusan Gubernur Pramono Anung yang menyetujui pemotongan trotoar di Jalan TB Simatupang untuk memperlancar arus kendaraan bermotor.

Bagi sejumlah organisasi, termasuk Road Safety Association (RSA), kebijakan ini dinilai sebagai kemunduran dan bertentangan dengan upaya mewujudkan Jakarta sebagai “kota global”.

RSA menyoroti bahwa trotoar bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak dasar bagi warga kota.

Di kota-kota global seperti Tokyo, Singapura, dan Seoul, trotoar adalah infrastruktur utama.

Misalnya, Seoul memiliki panjang trotoar 2.788 km dengan total area mencapai 10,25 juta m², menunjukkan skala perhatian terhadap pejalan kaki.

Jan Gehl, arsitek dan urbanis asal Denmark yang dikenal luas sebagai pakar perencanaan kota ramah manusia, menegaskan bahwa “kota yang baik adalah kota yang mengundang orang untuk berjalan, tinggal, dan berinteraksi.”

Menurut Gehl, keberadaan ruang publik yang nyaman untuk berjalan kaki adalah indikator kualitas peradaban sebuah kota.

Di Jakarta, data Pemerintah Provinsi memperlihatkan hanya 8,71% dari total 7.000 km jalan utama yang memiliki trotoar layak.

Sebuah survei bahkan menyatakan sekitar 90% trotoar di Jakarta terhalang oleh pedagang kaki lima dan parkir liar. Fakta ini menegaskan keterbatasan akses pejalan kaki dalam menghadapi realitas kota sehari-hari.

Sementara itu, Jane Jacobs, aktivis kota asal Amerika Serikat dan penulis buku klasik The Death and Life of Great American Cities (1961), mengingatkan bahwa “jalan-jalan dan trotoar adalah organ utama dari kehidupan kota.”

Tanpa trotoar yang sehat, menurut Jacobs, kehidupan kota akan kehilangan denyut sosial dan rasa kebersamaan yang menjadi jantung urbanitas.

RSA turut membandingkan perilaku warga kota terhadap berjalan kaki. Studi internasional mencatat bahwa warga Jakarta hanya menempuh rata-rata 3.513 langkah per hari—jumlah paling rendah di antara 111 wilayah yang diteliti—sementara Hong Kong mencapai 6.880 dan Jepang sekitar 6.189 langkah per hari.

Hal ini mencerminkan bahwa infrastruktur pejalan kaki Jakarta masih jauh tertinggal dari kota-kota maju.

RSA menegaskan bahwa kebijakan pemotongan trotoar bertentangan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)—khususnya aspek transportasi berkelanjutan dan akses inklusif bagi semua.

Dalam konteks Jakarta, trotoar yang utuh adalah cerminan keadilan sosial: keberlanjutan bukan hanya bicara mobil ramah lingkungan, tetapi juga pejalan kaki yang tak terabaikan.