Penerangan dan Ketimpangan

TINEMU.COM - Bocah-bocah tak lagi memiliki kewajiban mengingat nama-nama kementerian dan departemen.

Mereka tidak diharuskan bisa mengucap nama-nama menteri. Siksa ingatan itu milik bocah-bocah masa Orde Baru.

Konon, pengetahuan kabinet menentukan derajat PMP atau pembuktian setia dengan Indonesia.

Kesulitan dialami jika sering terjadi pergantian menteri. Dulu, ingatan terkuat tentu nama presiden: Soeharto.

Ada sekian nama menteri bertahan lama. Nama wakil presiden pun berganti.

Kejatuhan rezim Orde Baru mengubah cara mengingat nama-nama. Presiden pun menghilangkan kementerian atau mengadakan kementerian baru.

Baca Juga: Stasiun Halim Hadirkan Bazar Hikmah Ramadan, Dapatkan Diskon Hingga 50%

Pada 2024, orang-orang mungkin tak lagi berharapan dimunculkan lagi departemen atau kementerian penerangan.

Pada masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto, departemen atau kementerian penerangan memiliki pengaruh besar.

Ingatan terkuat: departemen atau kementerian itu menentukan pers. Ingatan tak luntur, menteri-menteri di situ menentukan selera politik sesuai kemauan penguasa.

Satu nama dikenang berlatar masa Orde Baru: Harmoko.

Kita ingin mengingat nama berbeda: Mashuri. Dulu, ia pernah menjadi menteri penerangan dalam kabinet bermajikan Soeharto.

Baca Juga: Kemenparekraf Gandeng Dus Duk Duk Hadirkan Paviliun Indonesia Berbahan Ramah Lingkungan

Ingatan melalui buku tipis berjudul Pembangunan Manusia dan Pembangunan Masyarakat. Buku diterbitkan Departemen Penerangan RI, 1976.

Buku berasal dari ceramah menteri penerangan dalam Musyawarah Besar Nasional Angkatan 45.