Pejabat Naik Transportasi Umum, Langkah Kecil Menuju Kesetaraan Sosial

TINEMU.COM - Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan pejabat publik menggunakan transportasi umum setidaknya sekali dalam seminggu. Langkah ini menuai beragam reaksi, dari apresiasi hingga skeptisisme.

Namun, jika ditinjau dari perspektif humanisme, aturan ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah upaya untuk membangun empati, kesetaraan, dan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat.

Salah satu kritik terbesar terhadap pejabat publik adalah ketidaktahuan mereka terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Selama ini, banyak pejabat terbiasa dikawal dengan kendaraan dinas, melaju di jalur khusus, dan terisolasi dari hiruk-pikuk kehidupan warga biasa.

Baca Juga: Menpar Widiyanti Bertemu Raffi Ahmad Bahas Kolaborasi Promosi Pariwisata

Dengan kebijakan baru ini, mereka akan merasakan langsung tantangan yang dialami oleh rakyat setiap hari: antrean panjang, kepadatan, keterlambatan, hingga ketidaknyamanan dalam moda transportasi umum.

Pengalaman langsung ini dapat membuka wawasan para pejabat terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Mereka tidak lagi hanya menerima laporan tertulis atau data statistik, tetapi merasakan sendiri bagaimana transportasi publik dapat menjadi beban atau justru menjadi solusi bagi kehidupan sehari-hari.

Ketika seorang pejabat naik bus, kereta, atau angkot bersama rakyat biasa, ia bukan lagi figur yang jauh dan tak tersentuh. Ia menjadi bagian dari komunitas yang ia pimpin.

Baca Juga: Keren! SMK Bakti Karya Parigi Jalankan Program Pendidikan Multikultural

Perjumpaan langsung dengan penumpang lain memungkinkan pejabat untuk mendengar aspirasi tanpa sekat formalitas.

Sebagai contoh, seorang menteri yang berdiri di dalam kereta commuter line akan memahami bagaimana sulitnya mendapatkan kursi bagi ibu hamil atau lansia.

Seorang kepala daerah yang naik angkot dapat melihat langsung bagaimana kenyamanan dan keamanan masih menjadi isu yang harus diperbaiki.

Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak lagi hanya berbasis laporan dari bawahan, tetapi juga dari pengalaman personal yang lebih nyata dan manusiawi.

Kebijakan ini juga bisa menjadi dorongan bagi perbaikan sistem transportasi publik. Ketika para pejabat merasakan langsung ketidakefisienan layanan atau buruknya fasilitas yang tersedia, mereka akan memiliki insentif lebih besar untuk memperbaikinya.