TINEMU.COM - Pada saat Pramoedya Ananta Toer berada di Buru, rezim Orde Baru mengadakan kebijakan ejaan. Pada 1972, orang-orang diminta memajukan bahasa Indonesia dengan menggunakan EYD.
Pram mendapat kabar dari keluarga. Ia tak gampang turut berpendapat mengenai ejaan.
Di buku Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (2000), Pram mengingat masalah ejaan dalam bahasa Indonesia tanpa dapat memberi penjelasan panjang dan mengadakan sejenis “perlawanan”. Situasi berbeda dialami Ajip Rosidi saat berada di Jakarta. Ia sempat mengadakan protes atas penerapan EYD.
Di buku berjudul Hidup Tanpa Ijazah (2008) sikap kritis Ajip Rosidi “dikalahkan” oleh mufakat pengadaan buku-buku cerita anak atas anggaran pemerintah disebar ke perpustakaan-perpustakaan.
Baca Juga: Pengisah Duka
Kebijakan EYD di babak awal Orde Baru itu mengejutkan berkaitan masalah bahasa dan kekuasaan. Pada masa berbeda, ejaan juga pernah menjadi “penentu” selera bahasa dan kekuasaan saat Indonesia digerakkan Soekarno.
Pada 1947, penerapan ejaan dinamakan “Republik” atau “Suwandi” turut berpengaruh dalam kerja kesusastraan. Para pembaca tulisan-tulisan Pram masa lalu, menemukan citarasa merujuk kebijakan ejaan dalam misi revolusi (1947).
Konon, dampak ejaan itu sempat menentukan perubahan penulisan nama: Pramudya Ananta Tur.
Pesona dan kekuatan bahasa Indonesia masa kekuasaan Soekarno makin dikukuhkan dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 1954. Peristiwa itu mendapat tanggapan dari Koesalah Soebagyo Toer (1957).
Baca Juga: Elliot James Reay Sukses Hangatkan Jakarta
Penjelasan disampaikan usai mengikuti usulan-usulan Prijono (penggantian huruf) dan Prijohutomo (ejaan): “Sekarang tidak bisa dimungkiri lagi bahwa bahasa tulisan memegang peranan jang sama dengan bahasa lisan. Kalau tidak hendak mengatakan lebih daripada itu. Karena itu keseragaman dan kebulatan sesuatu bahasa perlu sekali, lebih-lebih lagi bagi mereka jang tidak menganggap bahasa itu sebagai bahasa ibunja.”
Pada masa 1950-an, gejolak-gejolak dalam bahasa Indonesia memang membuat kaum sastra dan intelektual berhak berdebat dalam penerapan di tulisan.
Kita mengerti Indonesia juga dibentuk dari perdebatan-perdebatan bertema bahasa. Pada masa Orde Baru, perdebatan makin sengit.
Orang-orang menganggap Soeharto menjadikan bahasa Indonesia turut dalam kesuksesan pembangunan nasional. Seruan berbahasa Indonesia memerlukan kaidah-kaidah sesuai kehendak pemerintah: baik dan benar.
Baca Juga: Hiburan Menarik dan Dekorasi Khas Imlek Warnai Stasiun Kereta Cepat Whoosh