Pernyataan KDM, Picu Gelombang Protes Wartawan!

TINEMU.COM — Ratusan wartawan dan pimpinan media dari Kota dan Kabupaten Bekasi berkumpul dan menyatakan sikap bersama dalam Dialog Pers yang digelar di Saung Jajaka, Jalan Gabus Raya, Srijaya Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada, Kamis (3/07/2025) siang.

Kegiatan yang sangat menyita perhatian masyarakat tersebut dengan mengusung tema : Pers Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital diinisiasi oleh gabungan organisasi profesi wartawan dan media, seperti PWI, SMSI, FWJ Indonesia, AWIBB, IWO, serta didukung tokoh masyarakat dan ormas se-Bekasi Raya.

Dialog terbuka ini menjadi respons atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang menyebut bahwa media sosial lebih penting dibanding media massa, dan menyarankan agar pemerintah tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan media. Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menegaskan bahwa pernyataan tersebut sangat disayangkan karena dapat menyesatkan persepsi publik dan melemahkan peran strategis media profesional dalam kehidupan berdemokrasi.

Baca Juga: Siap Memasuki Usia 17 Tahun, BRI – JAZZ GUNUNG Series Turut Berdayakan Ekonomi Kreatif

“Kalau media dianggap tidak penting, siapa lagi yang menyuarakan kepentingan rakyat? Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh algoritma tanpa etika,” kata Ketua PWI Bekasi Raya tersebut.

"Media massa tentunya sangatlah berperan dalam penyebarluasan informasi publik, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Media massa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, memastikan informasi pembangunan daerah dapat diketahui secara luas dan jelas," ujarnya.

Hal senada diungkapkan wartawan senior Bekasi, Drs. Rommo Kosasih yang menjelaskan bahwa kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan media massa tentunya sangatlah penting, apalagi menyangkut tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: Percepat Transisi Energi Terbarukan, Danantara dan ACWA Power Teken Investasi Rp162 Triliun

"Penyebaran Informasi; media massa memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat secara efektif. Selain juga Transparansi; kerjasama dengan media mendorong transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, karena informasi yang disampaikan melalui media massa dapat diakses oleh publik secara jelas dan akurat," tutur Rommo.

"Partisipasi Masyarakat; melalui informasi yang jelas dan akurat, masyarakat dapat lebih memahami program-program pemerintah dan terlibat aktif dalam proses pembangunan. Selain juga, berfungsi sebagai Peningkatan Akuntabilitas; bahwa media massa dapat berperan sebagai pengawas, membantu memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar sesuai mekanismenya," paparnya.

Disisi lain, lanjut Rommo, media mampu melakukan pencegahan misinformasi; seperti diketahui media massa dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, terutama terkait kebijakan atau program pemerintah.

Baca Juga: Main Main di Cipete Eps 18 Makin Bergizi bersama William Sihombing,Orchidaria,Meha dan Daniel Abraham

"Oleh sebab itu, dengan menjalin kerjasama yang kuat, Pemda dan media massa dapat bekerja bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan," tegas Rommo.

Sementara itu, Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, menyampaikan bahwa pentingnya kemitraan antara pemerintah dan media sebagai bagian dari transparansi dan pelayanan publik yang akuntabel.