Gerak Cepat Mentan SYL Cegah Penyakit Mulut dan Kuku di Jateng

TINEMU.COM - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menggelar Rapat Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan beberapa pemerintah kabupaten untuk melakukan pencegahan penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Mentan juga meninjau ternak sapi di Boyolali, Jawa Tengah.

Mentan SYL menegaskan perlunya langkah cepat dan sinergi antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan stakeholder, dengan meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat recovery ternak yang teridentifikasi positif Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan bantuan obat hewan, desinfektan dan APD, serta telah membentuk gugus tugas nasional penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Baca Juga: Dukung Transisi Energi, Maudy Ayunda Ajak Masyarakat Gunakan Transportasi Ramah Lingkungan

"Wabah PMK itu ada dan kita lihat tren penyembuhan yang sangat positif. Hari ini semua mengatakan seperti itu. Kecepatan kita bereaksi mengambil tindakan itu menentukan hasil," kata Mentan SYL pada Rapat Koordinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat, 13 Mei 2022.

Mentan SYL mendapat laporan kondisi terkini situasi PMK di Jawa Tengah yang mengalami hasil yang membaik. Karena itu memberi apresiasi Gubernur Jawa Tengah, Bupati, DPR dan Muspida sudah turun tangan dengan cepat.

“Hari ini saya lega melihat perkembangan ternak di Klaten dan Boyolali yang memiliki populasi ternak sangat besar terutama susu, tidak boleh terkontaminasi PMK," pintanya.

Baca Juga: Respon Kasus Hepatitis Akut, BRIN Siap Kolaborasi Riset

Lebih lanjut SYL menuturkan ada beberapa kunci upaya mempercepat penanganan PMK. Pertama, semua pihak bersikap tenang, karena pemerintah sudah terjun ke lapangan untuk bekerja optimal dan hasil penanganan PMK yang semakin membaik.

"Kedua, perbaiki data. Ini saatnya kita benahi dan faktualisasi data, termasuk berapa jumlah populasi, jumlah yang terkena PMK dan lainnya. Data itu yang objektif dan normatif," ujarnya.

Ketiga, pemerintah telah membentuk gugus tugas nasional sehingga harus ditindaklanjuti secara serius dengan membentuk gugus tugas provinsi dan kabupaten. Dari gugus tugas akan lahir Satuan Tugas (Satgas) yang didukung Polri, TNI dan Kejaksaan untuk mendukung percepatan penanganan PMK.

Baca Juga: Imunisasi Anak Akan Terdata di Aplikasi PeduliLindungi

"Gugus tugas ini berfungsi menyusun dan melakukan agenda aksi serta sebagai pusat informasi. Karena itu termasuk pengendalian Satgas harus siap, sehingga tidak ada informasi yang bias terkait kebenaran ternak yang terkena dan mati karena PMK," tegasnya