Ekonom FEB UGM Nilai Wacana Vasektomi Sebagai Syarat Bansos Kurang Tepat dan Diskriminatif

TINEMU.COM - Rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D, menilai wacana menjadikan vasektomi sebagai persyaratan menerima bansos kurang tepat, meskipun memiliki niat baik.

Menurutnya, pendekatan tersebut justru berisiko menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Sementara masih banyak alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan.

Baca Juga: Ailee Ascend Siap Panaskan Jakarta 5 Juli 2025!

“Anak lebih sedikit memang akan mengurangi kemiskinan karena pembagi resource rumah tangga berkurang. Namun, banyak alternatif lain,” jelasnya.

Wisnu menyampaikan bahwa kelompok keluarga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga lebih banyak dibanding kelas menengah atas.

Hanya saja menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bansos adalah kebijakan yang terlalu ekstrem, berisiko sosial, bahkan menimbulkan kesan pemaksaan terhadap kelompok rentan.

Baca Juga: Rony Parulian Akhirnya Rilis Album Debutnya

“Niatnya mau membantu, tapi malah jadi eksklusivitas dalam sistem bantuan sosial. Padahal seharusnya kebijakannya inklusif dan berkeadilan,” ucapnya

Tidak hanya itu, Wisnu mengatakan bahwa jika kebijakan ini diimplementasikan dikhawatirkan narasi yang akan berkembang akan menjadi diskriminatif dan koersif. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap program bansos dan program pemerintah lainnya kedepan.

Hidupkan Program KB

Wisnu menyarankan agar pemerintah menghidupkan kembali program Keluarga Berencana (KB) yang bersifat sukarela seperti di era Orde Baru. Ia menyebut pendekatan tersebut terbukti berhasil menurunkan angka kelahiran tanpa paksaan.

Baca Juga: Bella Astillah dan Ade Govinda Hadirkan Kolaborasi Istimewa