Ekonom FEB UGM Nilai Wacana Vasektomi Sebagai Syarat Bansos Kurang Tepat dan Diskriminatif

Banyak negara yang menggunakan pendekatan tidak langsung dalam menekan populasi penduduknya. Misalnya, di Amerika Serikat dan United Kingdom yang menerapkan kebijakan pembatasan tempat tinggal yang menyesuaikan jumlah kamar dengan jumlah penghuni.

“DI US dan UK, dibatasi dgn tempat tinggal (2n+1). Rumah 2 kamar maksimal 5 orang. Selain itu, bisa edukasi keluarga berencana dan tawaran alternatif bentuk kontrasepsi lain,” imbuhnya.

Tak Perlu Intervensi Negara

Sementara menyorot dari sisi hak asasi manusia, Wisnu menegaskan bahwa hak reproduksi merupakan bagian dari hak dasar manusia yang tidak seharusnya diintervensi oleh negara. Negara tidak memiliki hak untuk memaksa warga menjalani tindakan medis seperti vasektomi.

Baca Juga: Kemenekraf Sambut Baik Revisi Undang-Undang Hak Cipta, Penguatan Ekosistem Kreatif

“Yang dibutuhkan adalah edukasi, insentif, dan sosialisasi,” ucapnya

Ia mencontohkan India dan Tiongkok pernah menerapkan kebijakan serupa. Hanya saja kebijakan tersebut justru memunculkan berbagai persoalan sosial lanjutan seperti ketimpangan gender dan pelanggaran HAM.

“Program satu anak di Tiongkok menghasilkan fenomena ‘missing girls’, dan di India terjadi protes besar-besaran saat dilakukan sterilisasi massal pada 1970-an,” jelasnya.

Baca Juga: Peringati Hari Pendidikan Nasional, KCIC Hadirkan Program Whoosh Edutrip

Potensi Moral Hazard

Wisnu juga mengingatkan potensi risiko moral hazard jika bansos dijadikan alat untuk memaksakan keputusan medis tertentu. Menurutnya akan muncul praktik ilegal seperti surat vasektomi palsu atau klinik gelap.

Untuk merancang kebijakan kependudukan yang manusiawi dan berkelanjutan, ia merekomendasikan pendekatan partisipatif dan berbasis edukasi. Misalnya dengan mendorong voluntary family planning, dan memberikan insentif untuk kepesertaan program keluarga berencana tersebut.

Pendekatan lainnya yaitu edukasi reproduksi yang komprehensif, memperkuat perlindungan sosial, serta inovasi program seperti pemberian voucher kontrasepsi gratis atau sistem berbasis insentif sosial, untuk mencapai tujuan kependudukan tanpa paksaan.***