TINEMU.COM- Pikiran pengamat politik dan mungkin kita sendiri di masa kini tampaknya bak dihantui sejarah bangsa sendiri. Tatkala para sejarawan masih percaya bahwa sejarah adalah gerak linier bergerak dari awal menuju tujuan mulia, barangkali kita mungkin telah lupa pada sejarah bangsa sendiri yang juga pemusatan dari banyak pandangan yang sebenarnya belum mantap dipahami.
Misalnya arti dari “demokrasi” itu sendiri yang berarti “ketika masing-masing orang mengutarakan pendapat yang menjadi kehendak bersama” belakangan ini jadi lebih mirip “hantu” dalam situasi “antara ada dan tiada” lantaran pada kenyataannya di sini lebih banyak mengemuka merasa semua berhak bebas bicara namun sulit menerima kebebasan berpikir.
Dampak ekstrem yang sering terjadi adalah pertikaian antar aliran agama atau sialnya tudingan sembarangan sentimen Orde Baru dulu yaitu apapun sebagai “komunis” tiba-tiba mengemuka kembali kepada segala pendapat yang berseberangan walau juga masih banyak yang belum paham apa itu “komunis”. Selain itu ideologi Pancasila yang sebenarnya mulia sebagai dasar rumah bersama kebhinnekaan kerap tercoreng ulah sendiri dengan pelbagai tindakan munafik.
Baca Juga: Pengunjung Kamus Lama
Salah satu “hantu” lain itu adalah terus mengulang kesalahan sama, dan salah satu pengulangan kesalahan itu juga termasuk oligarki yang dalam filsafat Aristoteles terjadi dari skandal demokrasi yang melibatkan antara para pemberi suara dalam pesta demokrasi yang dikendalikan segelintir orang super-kaya.
Di era Orde Baru, sebenarnya sistem oligarki pun juga pernah mengemuka terutama yang dilakukan penguasa bersama para pebisnis macam Sudono Salim, suara rakyat yang melulu seolah hanya diwakili partai tunggal berlambang beringin sampai ulah putra-putri Soeharto dulu yang sempat menguasai banyak lahan bisnis di berbagai lini.
Kini, “hantu” itu berulang, dan terasa lebih hebat, tak malu-malu lagi memanfaatkan kendaraan bernama “demokrasi”. Segelintir super-kaya bertubi-tubi berebut posisi jadi politikus, membentuk atau mendukung parpol tertentu atau secara individu mencalonkan diri sebagai Capres dengan mereduksi “demos” (suara rakyat) lewat aneka politik uang atau intimidasi berita di media massa pun hasil lembaga survey publik seolah-olah mereka punya dukungan massa yang setia.
Baca Juga: Matematika dan Demokrasi
Padahal sangat jelas di buku ini mereka hanya menambah aset-aset privat seperti kepemilikan di banyak perusahaan yang mengontrol hajat hidup orang banyak sehingga menjebloskan hidup rakyat banyak sebagai melulu kaum homo economicus sejati yang kemudian abai pada etika. Keinginan masuk ranah politik jadi sekedar eforia belaka karena kelak akan mendapat keuntungan lebih untuk menambah aset usaha walau tak peduli kelak satu-satu ketiban sial digiring ke KPK.
Buku kecil ini seolah mengingatkan kembali apa yang tengah terjadi dalam perjalanan demokrasi Indonesia hari ini sebagai bangsa yang sedang terhisap moncong oligarki secara rinci, tekstual, bahkan terstruktur. Misalnya demokrasi yang seharusnya mendukung pluralitas malah membiarkan kekuatan religi di ranah politik yang mengancam pluralitas (Perda Syariah, fatwa MUI, dsb).
Membaca buku yang penting untuk umum baik sebagai referensi ilmu politik dari sudut pandang filsafat ini serasa melatih kembali kesadaran kritis kita yang dihantui sejarah bangsa sendiri. Misalkan jika mengacu pada kondisi kekinian, terbukti masih belum banyak yang mampu melepaskan ketergantungan dari pemodal besar yang lantas masuk dalam perangkat demokrasi. “Skandal Demokrasi”, demikian istilah yang digunakan penulis untuk menyebutnya.
Baca Juga: Menggali Kesenjangan Merek: Sebuah Tinjauan atas The Brand Gap oleh Marty Neumeier
Artikel Terkait
Review Buku "The Power of Now" karya Eckhart Tolle: Menghadapi Hidup dengan Kehadiran dan Kebahagiaan Sejati
Risalah Wartawan
Teringat “Orang Politik”